Rinto Maha, S.H., M.H., adalah Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Organisasi Advokat PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia). Memperoleh gelar S1 Psikologi di Universitas Mercubuana Yogyakarta (2007), kemudian melanjutkan S1 Hukum di Universitas Kartini (UNKAR) Surabaya (2010), lalu melanjutkan ke jenjanh S2 Magister Hukum di Universitas Sumatera Utara (USU) (2021).
Di luar pendidikan formal, beliau aktif mengikuti berbagai pelatihan dan kursus untuk memperdalam keahliannya, di antaranya: Kursus Advokasi Hak Konsumen (LPHKI Jakarta, 2004); Kursus Advokasi HAM (NGO Interfidei Yogyakarta, 2006); Pelatihan Advokasi Hukum dan HAM (Forum LSM Yogyakarta, 2006); Pelatihan Masyarakat Konsumen dan Lembaga Penyiaran (LPHKI DIY dan KPID Yogyakarta, 2007); Kursus Pemantauan Perilaku Hakim (Komisi Yudisial, 2007); Pelatihan Hukum dan HAM (LBH Konstitusi, 2008); Kursus Advokasi HAM dan Kebebasan Berkeyakinan (Setara Institute, 2011); Kursus Pemantauan dan Penanganan Sengketa Pemilu (KPUD Sumut, 2013 dan 2018); Kursus Advokasi HAM (Kontras Sumut, 2014 & 2015); Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi bersama Lazzaro Law Firm (2020), di bawah arahan para ahli hukum ternama seperti Prof. Andi Hamzah, Prof. Mompang Panggabean, dan Rio Patrice Cappela.
Adapun pengalaman profesional beliau sebagai seorang Advokat pernah menangani beberapa perkara seperti yang terkait dengan Pemilukada, misalnya: menjadi Ketua Advokasi Aliansi Pro Demokrasi Maluku Utara, Thaib Armaiyn dan Abdul Kasuba, Jakarta, 2008; Tim Advokasi Hukum Calon Bupati Eddy Berutu, Kabupaten Dairi, Sumut, 2019; Ketua Advokasi Hukum Calon Bupati Franc Benhard Tumanggor, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumut, 2020.
Sedangkan Perkara Pidana Khusus seperti: menjadi Pengacara Syafrida Fitrie, anggota DPRD Sumut 2009-2014, Perkara KPK tahun 2018; Pengacara Ir. Washington Pane, anggota DPRD Sumut 2009-2014, Perkara KPK tahun 2018; Pengacara Musdalifah, anggota DPRD Sumut 2009-2014, Perkara KPK tahun 2018; Pengacara Rahmiana pulungan, anggota DPRD Sumut 2009-2014, Perkara KPK tahun 2018; Pengacara M. Faisal, anggota DPRD Sumut 2009-2014, Perkara KPK tahun 2018; Pengacara Syarial Harahap, anggota DPRD Sumut 2009- 2014, Perkara KPK tahun 2018; Pengacara Tohonan, anggota DPRD Sumut 2009-2014, Perkara KPK tahun 2018; Pengacara Arifin Nainggolan, anggota DPRD Sumut 2009-2014, Perkara KPK tahun 2018; Pengacara Kementerian PU, Perkara KPK tahun 2019; Non Litigasi Perkara KPK Bupati Bekasi, dr. Neneng Hasanah Yasin, 2019; Pengacara Deputi Perpajakan kantor BCA Pusat, Perkara Pidana ITE, 2020; Pengacara Kepala Cabang BCA Kota Medan, Perkara Pidana Ekonomi, 2021; Pengacara perkara ITE Bareskrim Polri, 2021; Non Litigasi Perkara Bupati Bekasi, dr. Neneng Hasanah Yasin, 2019.